Peradi Nusantara adalah organisasi advokat yang resmi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) di Indonesia. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

AHU-0001717.AH.01.08.TAHUN 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, Peradi Nusantara secara sah diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan ujian bagi calon advokat yang ingin menjalankan praktik hukum di Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI

Ronald Samuel Wuisan, S.E., S.H., M.H., M.M., M.Th.

Ketua Umum

Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M.

Ketua Dewan Pakar

Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H

Ketua Dewan Kehormatan

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Ketua Dewan Pengawas

Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H.

Ketua Dewan Penasihat

proses pkpa DI PERADI NUSANTARA

Berikut ini merupakan langkah langkah yang akan dilalui para calon Advokat di Peradi Nusantara

Sosialisasi

Sebelum memilih jenis Pendidikan yang kami sediakan, para calon advokat akan di lakukan sosialisasi oleh tim kami & diarahkan sesuai kebutuhan para Calon Advokat.

Registrasi

Peserta diminta melakukan registrasi, mulai dari mengumpulkan berkas dan melakukan penyelesaian administrasi untuk melakanakan PKPA & UPA.

PKPA & UPA

PKPA & UPA dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Peserta memiliki benefit mengikuti PKPA secara online dan dibimbing langsung oleh pemateri.

Sumpah

Peserta yang lulus UPA berhak sumpah di Pengadilan.

Pelatihan di Peradi Nusantara

Paralegal

Paralegal adalah asisten hukum yang tidak memiliki lisensi sebagai pengacara, tetapi terlatih untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan hukum. Di Indonesia, paralegal dapat memberikan bantuan di kantor kepolisian namun tidak bisa mendampingi sampai ke Persidangan.

Brevet A&B

Brevet A&B adalah sertifikasi atau kursus pajak yang diberikan kepada individu yang ingin memahami aspek-aspek perpajakan. Brevet A umumnya meliputi pajak pribadi, sementara Brevet B mencakup perpajakan perusahaan. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam penghitungan pajak, pelaporan, dan perencanaan pajak, yang diperlukan bagi akuntan, staf keuangan, dan profesional yang bekerja di bidang perpajakan.

Medical Law

Medical law atau hukum kedokteran mencakup peraturan, undang-undang, dan prinsip hukum yang berlaku dalam praktik medis. Bidang ini mengatur hak dan kewajiban pasien serta tenaga medis, termasuk kasus malpraktik, hak pasien atas informasi, persetujuan medis, dan rahasia medis. Medical law penting untuk menjaga standar etika dalam praktik medis dan melindungi hak-hak semua pihak.

Agraria Law

Hukum agraria adalah bidang hukum yang mengatur pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan lahan serta sumber daya alam yang terkait. Di Indonesia, hukum agraria sering kali terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik, dan pengelolaan lahan untuk pertanian, perkebunan, atau perumahan. Hukum agraria juga mencakup penyelesaian sengketa lahan dan reformasi agraria.

Corporate Law

Corporate law atau hukum korporasi adalah bidang hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan penggabungan perusahaan atau badan usaha. Aspek hukum ini mencakup hak dan tanggung jawab pemegang saham, direktur, dan manajer dalam perusahaan. Hukum korporasi juga meliputi proses merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

PKPU adalah proses hukum yang memberikan perlindungan sementara bagi perusahaan yang mengalami kesulitan membayar utang agar dapat merestrukturisasi kewajiban keuangannya. Dalam PKPU, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki kesempatan untuk merundingkan solusi pembayaran dengan kreditur sebelum dinyatakan pailit. Proses ini dilakukan di pengadilan dan bertujuan agar perusahaan dapat mempertahankan operasional sambil menyelesaikan kewajiban utangnya.

Hukum Perbankan

Hukum perbankan mengatur segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan dan transaksi keuangan, termasuk kegiatan perbankan, produk, dan layanan keuangan. Hukum ini mencakup regulasi yang mengatur kegiatan perbankan, seperti pinjaman, simpanan, transfer uang, serta hubungan bank dengan nasabah. Selain itu, hukum perbankan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah praktik penipuan, dan melindungi hak-hak nasabah.